REORIENTASI PARTAI POLITIK

Partai politik mempunyai posisi peranan yang sangat vital di negara yang menganut sistem demokrasi, seperti Indonesia. Partai politik idealnya sebagai penghubung strategis antara negara dan rakyat.

Tidak bisa dipungkiri, banyak  juga pandangan kritis dan bahkan skeptis  yang lahir terhadap partai politik. Partai politik hanya  menjadi kendaraan golongan tertentu untuk menuju kekuasaan dan demi kepentingan golongannya sendiri. Partai politik juga menjadi alat bagi segelintir orang untuk memaksakan berlakunya kebijakan-kebijakan tertentu. Partai politik juga menjadikan kekuasaan dan posisi yang dimiliki untuk mengambil keuntungan secara ekonomi, yang cenderung melahirkan adanya korupsi.

Menurut data Kementerian Dalam Negeri, sudah 173 kepala daerah selama periode 2004-2012 yang menjalani pemeriksaan dengan status sebagai saksi, tersangka, dan terdakwa. Sebanyak 70 persen dari jumlah itu sudah mendapat vonis berkekuatan hukum tetap dan menjadi terpidana. Tentu, kondisi ini sangat memalukan bagi bangsa Indonesia. Bahkan, belum lama ini sepasang kepala daerah dilantik dari dalam penjara. Banyaknya jumlah kepala daerah yang tersangkut kasus korupsi ini disinyalir karena tingginya biaya yang digunakan oleh partai politik dan calon kepala daerah dalam proses pemilihannya.

Realita yang terjadi ini memperlihatkan tidak terjadinya perubahan yang lebih baik secara signifikan dibandingkan era orde baru. Kondisi negara yang dinilai korup dan amburadul memicu terjadinya reformasi pada tahun 1998. Reformasi tersebut membawa cita-cita untuk membawa Indonesia kearah yang lebih baik. Dengan adanya reformasi diharapkan terwujudnya perpolitikan yang bersih dan bebas dari korupsi, nyatanya hal tersebut tidak terjadi.

Kondisi kacau seperti ini terjadi karena adanya disorientasi pada partai politik. Pada konsep idealnya partai politik seharusnya menjadi wadah pendidikan politik dan pencerdasan politik bagi warga negara. Akan tetapi, dalam realitanya partai politik lebih mengedepankan kepentingan golongan sendiri dan menipu rakyat. Kepentingan rakyat banyak yang diabaikan, penyelewengan kekuasaan banyak dilakukan dan kantong-kauntong uang partai politik semakin menebal.

Oleh karena itu, perlu bagi partai politik untuk kembali kepada fungsi awalnya dan kembali menjadi wadah yang positif bagi masyarakat. Perbaikan yang dilakukan adalah dengan meningkatkan kesadaran dan kemampuan berpolitik bagi warga negara melalui pendidikan berpolitik yang baik. Dari perspektif pemerintah sendiri, juga harus diikuti dengan peningkatan penegakan hukum dan aturan yang ada. Bangsa yang lebih baik dan bermartabat bisa terwujud jika diikuti kesadaran berpolitik yang tinggi dari warga negaranya.


Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s