PARADOKS PENUNDAAN KENAIKAN HARGA BBM

Maret lalu pemerintahan Indonesia  mengeluarkan rencana kebijakan menaikan harga BBM bersubsidi terhitung tanggal 1 April 2012. Rencana ini pun menimbulkan pro kontra di berbagai kalangan masyarakat.

Setiap pihak di masyarakat memiliki argumen untuk mempertahankan pendapat dan menunjukkan mana yang lebih benar. Akan tetapi, bagaimanapun asumsi yang lahir di masyarakat berakhir di ruangan paripurna wakil rakyat. Sidang paripurna yang dilaksanakan tanggal 30 Maret 2012 kemarin menghasilkan penundaan rencana kenaikan harga BBM pada 1 April 2012. Keputusan penundaan tersebut merupakan hasil voting Rapat Paripurna DPR RI tentang RUU APBN Perubahan 2012.

 Dengan kata lain, harga BBM bersubsidi tidak jadi naik  dan membuka kemungkinan untuk dinaikan dalam jangka enam bulan kedepan. Tidak bisa kita pungkiri, dengan adanya tarik ulur kebijakan menaikkan harga bbm bersubsidi ini harga barang-barang dimasyarakat sudah terlanjur naik.  Harga bahan pangan pokok dan barang lainnya justru lebih dulu naik mengantisipasi kebijakan kenaikan harga BBM bersubsidi.

Memang harga BBM bersubsidi tidak jadi dinaikkan, tetapi cukup sulit untuk menurunkan harga barang-barang yang sudah terlanjur naik.  Bukan tidak mungkin ketika enam bulan kedepan terjadi lagi rencana menaikkan harga BBM bersubsidi terjadi kembali lonjakan harga barang-barang di masyarakat. Hal inilah yang lebih memberatkan masyarakat dibanding lahirnya kebijakan untuk menaikkan atau tidak menaikkan sama sekali harga BBM bersubsidi.

Hal lain yang menimbulkan paradoks adalah mengenai himbauan tidak menggunakan BBM bersubsidi bagi kalangan mampu. Pemerintah melalui Kementerian ESDM mengeluarkan himbauan “Premium adalah BBM bersubdi, Hanya untuk golongan tidak mampu”. Himbauan ini sangat tidak efektif jika melihat kondisi masyarakat Indonesia dan hanya akan menjadi isapan jempol belaka. Kondisi ini mengingat  masyarakat Indonesia yang susah diatur jika hanya dalam bentuk himbauan, dan kesadaran masyarakat yang rendah mengenai kondisi di masyarakat.

Ironi ini semakin menjadi kenyataan dengan perbandingan harga BBM bersubsidi (Premium) dengan BBM non-subsidi (pertamax) yang hanya 43 persennya. Harga pada 2 April tercatat harga premium Rp 4.500 dan pertamax mencapai Rp 10.350.  Kondisi ini  ditunjukkan  mobil mewah yang masih membeli premium untuk bahan bakarnya. Masyarakat juga cenderung semakin menggunakan BBM bersubsidi dibandingkan peduli pada penambahan subsidi APBN pada BBM bersubsidi tersebut.

Korelasi dari kedua hal diatas adalah mengenai ketegasan pemerintah untuk mengambil kebijakan. Memang kebijakan yang diambil oleh pemerintah selalu menimbulkan pro dan kontra diberbagai kalangan. Akan tetapi lebih salah jika pemerintah bersikap plin-plan dan tidak tegas. Apalagi jika kebijakan yang diambil hanya demi kepentingan golongan semata,  bukan untuk seluruh bangsa Indonesia. 

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s