MENUJU NEGARA PALESTINA YANG BERDAULAT PENUH

Dalam sebulan terakhir, kita saksikan bagimana gigihnya perjuangan Palestina untuk menuntut status kedaulatan penuh di Perserikatan Bangsa-Bangsa. Perjuangan ini bukanlah proses main-main dan dalam waktu yang singkat. Sudah 20 tahun, perjuangan pengakuan kemerdekaan palestina mengalami proses yang sulit. Dialog yang dipimpin Amerika Serikat di PBBpun tidak memberikan dampak yang signifikan, justru merugikan bagi rakyat palestina.

Konflik eksistensi palestina sendiri dimulai sejak tahun 1948, ketika itu terjadi perang Arab dan israel. Kemudian, pada 1967 Israel mendeklarasikan penjajahan atas tanah Palestina dtandai dengan terjadinya perang enam hari. Sejak tahun 1967 tersebut sudah 78% wialayah palestina yang diakuisisi oleh israel. Wilayah palestina yang semula utuh, kini terpisah menjadi dua wilayah besar yaitu jalur gaza dan tepi barat.

Bukan hanya terbagi secara geografis, kondisi ini juga menciptakan faksi-faksi perjuangan. Faksi-faksi yang terbentuk ini, bergerak dengan membawa nilai perjuangan masing-masing sebut saja Hamas dan Fatah. Berdirinya beberapa faksi perjuangan ini, juga mengancam disintegrasi internal bangsa palestina sendiri. Selain itu, jumlah kerugian material yang ditimbulkan juga tidak sedikit. Kerugian yang paling nyata adalah hilangnya wilayah Palestina, rusaknya fasilitas umum, dan jutaan nyawa melayang.

Untuk menjadi negara yang berdaulat dan diakui dalam keanggotaan Perserikatan Bangsa-Bangsa, memerlukan proses yang panjang juga. Pertama negara yang ingin diakui Perserikatan Bangsa-Bangsa mengajukan permohonan ke Sekretaris Jendral Perserikatan Bangsa-Bangsa. Kemudian, permohonan tersebut diajukan untuk dibahas di Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa. Bila ke-15 anggota Dewan Keamanan setuju, maka proposal dibawa ke sidang Majelis Umum PBB untuk disetujui .

Dalam persetujuan keanggotaan di sidang Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa membutuhkan suara 2/3 dari mayoritas atau sekitar 129 suara. Syarat bergabungnya dan diakuinya suatu negara jika permohonan yang diajukan disetujui di Dewan Keamanan dan Sidang Majelis Umum. Mekanisme ini merupakan mekanisme yang ideal, nampaknya perjuangan palestina akan menemui kesulitan. Pemerintah Amerika Serikat, secara terang-terangan sudah bertekad untuk memveto permohonan Palestina. Hal ini karena Amerika memiliki posisi dan porsi yang besar dalam Dewan Keamanan. Tindakan Amerika ini, sejalan dengan posisinya sebagai sekutu Israel yang tidak ingin Palestina berdiri kembali.

Perjuangan Palestina untuk menjadi negara yang merdeka masih mengalami proses yang panjang. Sebelum mendapat pengakuan dengan jalan DK dan Majelis Sidang Umum lebih dulu mencari pengakuan dari negara yang ada di dunia. Jumlah negara yang mengakui akan menjadi pressing power bagi PBB dan Amerika Serikat. Tentu saja, urusan dalam negeri dan persamaan suara internal harus disamakan. Peran Negara-negara Islam untuk mendukung juga sebagai rasa ukhuwah Islamiyah.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s