Masa Depan Pemberantasan Korupsi

KPK sebagai badan yang dibentuk pemerintah sudah hampir delapan tahun menjalankan tugasnya. Dalam sepak terjangnya dianggap sangat merisaukan berbagai pihak, mulai dari kalangan eksekutif, yudikatif dan tentu legislatif. Kerisauan tiga penguasa negeri ini sangat terlihat dengan manuver di legislatif untuk melakukan revisi terhadap UU Nomor 30 tahun 2002 yang mengatur tindak pidana korupsi.  undang-undang ini dibuat sebagai pengatur tugas dan fungsi KPK.

Dalam kurun waktu berdirinya KPK, selama 8 tahun telah berhasil memproses hukum 48 anggota DPR RI. Namun, kondisi memanas ketika 24 politisi yang terlibat dalam kasus suap cek pelawat dijebloskan ke penjara, termasuk politisi senior PDIP Panda Nababan dan politisi Partai Golkar Paskah Suzetta. Sejumlah 24 anggota DPR tersebut terlibat kasus suap cek pelawat senilai Rp24 miliar dalam pemilihan Deputi Gubernur Senior Bank Indonesia Miranda Swaray Goeltom. Secara jumlah statistik tiga besar anggota dewan  yang diproses hukum oleh kpk 15 orang dari FPDIP, 13 orang dari Fraksi Partai Golkar dan 6 orang dari FPPP. Belum lagi banyak mantan menteri, kepala-kepala daerah , dan para pengadil meja hijau yang tertangkap KPK.

Kemudian, adanya surat Nomor: PW01/0054/DPR-RI/1/2001 tanggal 24 Januari 2011, dari Wakil Ketua DPR-RI, Priyo Budi Santoso  yang isinya meminta Komisi III DPR-RI untuk menyusun Draft NA dan RUU KPK ini semakin membuktikan upaya pelemahan KPK. Kemudian revisi UU KPK masuk kedalam Prolegnas 2011 dan menjadi UU yang diprioritaskan oleh angota dewan. Revisi UU KPK tersebut mengalahkan daftar yang sudah dibuat, menggeser RUU JPSK, RUU KY, RUU Kejaksaan.

Langkah sistematis secara formal ini dinilai sangat merugikan bangsa Indonesia, ada proses untuk melemahkan pemberantasan korupsi di Indonesia. Revisi ini juga sangat membuka peluang untuk semakin besar jumlah koruptor dan berkurangnya hukuman bagi koruptor. Dengan adanya KPK saat ini saja, bisa kita lihat kondisi korupsi di Indonesia sudah bahaya apalagi fungs KPK dilemahkan.  Beberapa poin yang terancam antara lain wewenang penindakan korupsi antar penegak hukum mekanisme penyadapan,  pembentukan KPK di daerah dan  pelaksanaan koordinasi dan monitoring KPK terhadap penyelenggaraan pemerintahan.

Sangat disayangkan jika penguasa senayan melakukan revisi, karena mereka lebih mencintai dirinya dan keamanan dirinya dibandingkan kesejahteraan bangsa. Baiknya kita mencontoh China dan beberapa negara lain, mereka melakukan pengetatan hukuman bagi para koruptor. Di China, pejabat publik yang tersangkut korupsi dikenai hukuman mati dan membuat yang lain menjadi gentar. Sekali lagi, revisi UU pemberantasan korupsi menuntut hai nurani para anggota dewan apakah mereka lebih cinta kenyamanan mereka atau kebaikan bangsanya.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s