Ketika (politik) tak Merakyat

Kondisi perpolitikan di Nusantara akhir-akhir ini semakin semerawut dan kacau. Perpecahan koalisi yang dibangun sejak pemilihan  umum (Pemilu) 2009 sudah di depan mata. Banyaknya kepentingan internal partai yang mempengaruhi kemesraan koalisi yang telah terbangun. Akhirnya partai-partai yang terlibat dalam koalisi lebih mengamankan posisinya di kekuasaan mengabaikan kepentingan bersama untuk rakyat. Puncaknya ketika Golkar dan PKS mengajukan hak angket untuk menyerang kebijaksanaan pajak pemerintah.

Koalisi yang terbangun ini pun, nampaknya hanya setengah-setengah karena demi pembagian kekuasaan. Komunikasi politik yang lemah dan kurangnya ketegasan SBY sebagai pimpinan koalisi sangat memperburuk keadaan.  Hasilnya, kinerja pemerintahan tergantung pola interaksi yang terbangun dalam koalisi.

Kondisi koalisi yang berakibat kepada stabilitas pemerintahan inilah yang membawa rakyat semakin tenggelam ke dalam apatisme politik. Rakyat semakin jengah dengan tingkah laku para politikus. Kejengahan dan bosannya rakyat mengahapi dinamika seperti ini menurunkan kepercayaan pada pemerintah. Rakyat pun semakin jauh dari minat terhadap politik,  padahal yang dibutuhkan rakyat hanya keadaan yang lebih baik dan stabil.

skenario terburuk adalah SBY melakukan perombakan pemerintahan yang dimulai dari jajaran menteri dibawahnya. Menteri dari partaii yang berani macam-macam dan mengancam kemesraan koalisi siap dibuang di tengah jalan. Jika SBY melakukan hal tersebut rakyatpun tidak akan peduli dengan siapa dan dari partai mana menteri tersebut. Karena rakyat tidak akan menilai asal menteri tetapi kinerja yang dilakukan. Akan tetapi, bagaimanapu keinginan rakyat tetap saja terpnggirkan karena elit-elit politik tetap berusaha membagi “kue kekuasaan”.

Jangan lupa konsep pemerintahan Indonesia dibangun dari sistem demokrasi.  Menurut Marx, negara (pemerintahan) hanyalah sekadar panitia yang mengelola kepentingan kaum berkuasa secara menyeluruh, karenanya politik sebenarnya berkedudukan sebagai pemegang kekuasaan tertinggi. Konsepsi demokrasi menurut Phillippe C. Schmitter dan terry Lynn karl, demokrasi merupakan sistem pemerintahan di mana pemerintah dimintai tanggung jawab atas tindakan-tindakan mereka di wilayah publik oleh warga negara, yang bertindak secara tidak langsung melalui kompetisi dan kerja sama dengan para wakil mereka yang telah dipilih.

Menanggapi semua kondisi yang terjadi seperti sekarang ini mutlak mengembalikan orientasi politik dan pemerintahan kepada rakyat. Bagaimanapun rakyat merupakan pemegang kekuasaan tertinggi dalam demokrasi dan pemerintahan yang berdiri sebagai amanah rakyat. Kepentingan rakyatlah yang paling penting untuk dibela dan didahulukan. Selain itu, yang dilakukan dalam melakukan edukasi politik yang santun dan bertanggung jawab kepada generasi penerus. Masa depan bangsa ditentukan oleh generasi yang terdidik di masa sekarang.

http://kampus.okezone.com/read/2011/03/11/367/433811/ketika-politik-tak-merakyat

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s